Uni Eropa (EU) yang merupakan salah satu promotor perdagangan bebas selama ini harus menjilat ludahnya sendiri ketika berhadapan dengan minyak sawit. Selama ini dalam berbagai forum internasional, EU selalu menyuarakan bahwa perdagangan bebas dan adil (free and fair trade) merupakan masa depan dunia yang harus diwujudkan oleh semua pihak. Namun kenyataannya, dalam menghadapi gempuran minyak sawit, EU ternyata galau menghadapinya. Berbagai alasan untuk menghambat minyak sawit ke EU harus dilakukan oleh EU karena minyak nabati rapeseed andalan EU kalah bersaing dalam segala hal.
Pertama, EU merupakan top five emiter dunia. Tingkat kesejahteraan EU yang demikian tinggi, menyebabkan konsumsi pangan dan energi tinggi sehingga emisi juga tinggi. Untuk mengurangi emisi maka kesejahteraan EU harus diturunkan agar konsumsi pangan dan energi turun sehingga emisi turun. Ini dilema yang dihadapi EU.
Kedua, karena EU tidak mau menurunkan kesejahteraannya, solusi EU yang dilakukan mencampur dengan energi biofuel yang emisi karbonnya lebih rendah yang dikenal dengan program RED (Renewable Energy Directive) sejak tahun 2008. Dalam implementasi RED ini, EU juga menghadapi dilema kedua yakni Trade-off Food-Fuel. Jika produksi minyak rapeseed EU digunakan untuk biofuel, maka pangan EU terancam.
Ketiga, Solusi EU untuk atasi trade-off tersebut adalah membuka impor minyak nabati termasuk minyak sawit dari luar EU. Minyak sawit yang harganya lebih murah dan pasokan terjamin memang dapat menjadi solusi Trade-off Food-Fuel EU. Selain itu, menurut hasil studi Eropean Commission (2012) penggunaan biodiesel sawit dapat menghemat emisi 50-62 persen. Namun ini juga menimbulkan dilema ketiga EU yakni kehadiran minyak sawit di EU yang sangat kompetetif justru mengancam tanaman minyak rapeseed EU. Perlu dicatat bahwa tanaman rapeseed di EU disubsidi besar-besaran sehingga jika kalah bersaing dengan minyak sawit sama artinya subsidi menjadi sia-sia dan berimplikasi politik domestik EU.
Keempat, untuk membatasi impor minyak sawit EU menerapkan wajib sertifikasi berkelanjutan. Ini juga dilema bagi EU, karena minyak rapeseed dan minyak nabati impor lainya (selain sawit) EU tidak memiliki dan mewajibkan sistem sertifikasi berkelanjutan. Selain itu, jika sertifikasi berkelanjutan diterapkan sebagai instrumen perdagangan internasional, harus terlebih dahulu dinotifikasi ke WTO. Karena itu penerapan sertifikasi berkelanjutan untuk hanya sawit dinilai tidak adil (un fair) yang bertentangan dengan prinsip prinsip WTO.
Kelima, tidak kehilangan akal, EU membuat hambatan untuk sawit dengan mengkaitkannya dengan deforestasi global. Studi European Commision (2013) juga membuktikan bahwa driver utama deforestasi global adalah peternakan (ranch) dan minyak kedelai dari Amerika Selatan.
Keenam, Kemudian, EU mencoba menghambat sawit dengan rancangan kebijakan emisi ILUC (Indirect Land Use Change). Ini diprotes Indonesia dan Malaysia. Karena selain dinilai mengada-ada, studi IFPRI Eropean Comission (2010, 2011) membuktikan ternyata emisi ILUC sawit adalah terendah dibanding minyak nabati lainnya termasuk jika dibandingkan dengan rapeseed EU.
Ketujuh, Tahun 2013 EU tuduh biodisel sawit Indonesia dumping karena disubsidi sehingga EU terapkan bea masuk anti dumping. Indonesia mengadu ke WTO dan tidak bisa dibuktikan EU sehingga April 2018 WTO memenangkan Indonesia.
Kedelapan, karena kalah di WTO, bulan April 2019, EU kembali menuduh 12 produsen biodiesel sawit Indonesia memperoleh subsidi melalui fasilitas kawasan berikat, sehingga EU akan menerapkan BMAD dan CVD (countervailing dutie) atau bea masuk tambahan utuk ke 12 produsen biodiesel.
Kedepan berbagai bentuk kelicikan dan kegalauan EU menghadapi sawit akan tetap berlanjut. Persoalannya bukan di sawit tapi di EU sendiri. Ekonomi EU yang sudah full employment untuk menopang konsumsi dan kesejahteraan tinggi, akan tetap mencipatakan banyak dilema bagi EU jika EU tidak membuka diri pada impor dari luar EU terrmasuk impor minyak sawit.
sumber: sawit.or.id
